KUPANG – Kabar mengejutkan datang dari internal institusi kepolisian. Seorang perwira yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, yakni Kasat Narkoba Polres Bima Kota, dilaporkan telah diamankan oleh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Penangkapan ini terkait dugaan keterlibatan oknum tersebut dalam jaringan peredaran gelap narkoba lintas wilayah.
Langkah tegas ini menjadi bukti bahwa komitmen "bersih-bersih" di tubuh Polri tidak pandang bulu. Penangkapan sang perwira dilakukan setelah melalui serangkaian penyelidikan panjang dan pengembangan kasus dari tersangka yang sebelumnya telah diringkus oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT.
Kronologi Penangkapan dan Dugaan Peran
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum perwira tersebut diamankan dalam sebuah operasi senyap di wilayah hukum Polda NTT. Penangkapan ini bermula dari terdeteksinya aliran barang haram yang diduga memiliki keterkaitan dengan oknum pejabat di Polres Bima Kota tersebut.
Hingga saat ini, oknum Kasat Narkoba tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda NTT. Polisi tengah mendalami sejauh mana peran yang bersangkutan, apakah bertindak sebagai pelindung (backing), kurir, atau justru bagian dari pengendali jaringan tersebut.
"Benar, ada pengamanan oknum anggota yang saat ini tengah didalami oleh penyidik. Kami berkomitmen untuk transparan dan tidak akan menutupi kesalahan anggota yang terlibat tindak pidana, terutama narkoba," ungkap salah satu narasumber di lingkup Polda NTT.
Tamparan Keras Bagi Institusi Polri
Keterlibatan pejabat setingkat Kasat Narkoba dalam jaringan narkotika menjadi tamparan keras bagi Polri. Publik kembali mempertanyakan integritas personel di unit-unit basah yang sangat rentan terhadap godaan barang haram dan suap dari bandar besar.
Aksi oknum ini dinilai menciderai kerja keras ribuan personel Polri lainnya yang sedang berjuang memulihkan kepercayaan publik. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan, oknum tersebut tidak hanya terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), namun juga ancaman pidana berat sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Baca juga:
Honda Brio Yulia Nurul Tak Kunjung Tiba, Pemkab Banyumas Buka Suara Soal Dana yang "Dibawa Kabur"Respons Cepat Mabes Polri
Meski penangkapan dilakukan oleh level daerah, kabar ini dipastikan telah sampai ke meja pimpinan tertinggi Polri di Jakarta. Instruksi tegas biasanya langsung dikeluarkan agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akarnya. Tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap atasan maupun bawahan oknum tersebut untuk memastikan tidak ada sel-sel jaringan lain yang tertinggal.
Saat ini, masyarakat menunggu rilis resmi dari Polda NTT maupun Polda NTB terkait detail barang bukti dan status hukum terbaru dari sang perwira. Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem pengawasan internal di unit satuan narkoba seluruh Indonesia.